MAMUJU--Seluruh KPU kabupaten, termasuk KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menerima laporan terkait pemenuhan kesisaan anggapan pelaksanaan Pilkada sebesar 60 Persen, Kamis (25/07). Artinya, KPU se-Sulawesi Barat bisa bernafas lega dengan tak lagi mengkhawatirkan anggaran pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2024.

Kondisi berbeda masih dialami oleh KPU Kabupaten Mamasa. Hingga kini, pelaksana teknis Pilkada di Mamasa baru mengantongi 40 Persen dari total anggaran Rp 35 Miliar sesuai yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang jauh hari telah diteken. Ketua KPU Mamasa, Sumarlin tak lagi punya banyak argumen soal kondisi itu.

"Kami di Mamasa sudah tak bisa lagi berkomentar dengan kondisi ini. Pertemuan, diskusi dan koordinasi dengan Pemda sudah kami lakukan sejak jauh-jauh hari. Instruksi Mendagri, instruksi gubernur juga sudah jelas terkait pemenuhan anggaran Pilkada. Jadi, kalau kondisinya seperti ini, kami terus terang sudah tak tahu lagi harus melakukan apa," ujar Sumarlin saat ditemui di sela sela Rakor pengelolaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024 di d'Maleo hotel Mamuju, Kamis (25/07).

Sekadar informasi, hingga kini, KPU Kabupaten Mamasa telah menerima anggaran senilai Rp 14 Miliar dari Pemda. Dana itu disalurkan dalam tiga tahap, Rp 3 Miliar, disusul Rp 6 Miliar, terakhir Rp 5 Miliar. Padahal, jika merujuk ke intruksi Kemendagri, anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 mesti ditunaikan 100 Persen setidaknya di bulan Juli 2024.

Sumarlin. (Foto/Manaf Harmay)

"Tahap Coklit baru saja selesai, jelas kami wajib membayar honorarium teman-teman Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Di depan, kita sudah memasuki tahapan pencalonan. Dari hitung-hitungan kami, Rp 14 Miliar yang telah ada itu tidak akan cukup untuk membiayai seluruh proses di tahapan pencalonan. Kami sederhana saja, kalau misalnya anggarannya sudah tidak ada, maka dengan sendirinya kami akan menghentikan tahapan," keluh Sumarlin.

Mau Bagaimana Lagi ?

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Said Usman Umar berharap, anggaran Rp 14 Miliar yang saat ini telah siap di rekening KPU Mamasa dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Meski diakui ole Said Usman, dengan nominal itu, seluruh proses di tahapan pencalonan tak bisa dijalankan.

"Benar bahwa Rp 14 Miliar itu memang cukup untuk membiayai tahapan untuk saat ini. Tapi di tahapan pencalonan nanti, saya pikir tidak akan cukup," ungkap Said Usman Umar kepada WACANA.Info.

Said Usman menguraikan, seluruh kabupaten di Sulawesi Barat dapat dikatakan telah memperoleh tambahan 60 Persen anggaran Pilkada serentak. Dengan kata lain, persentase anggaran di KPU untuk Pilkada tahun ini suda mencapai 100 Persen. 

"Majene bahkan sejak bulan lalu. Mateng dan Polman sementara dalam proses administrasi. Pasangkayu juga sudah, begitu juga Mamuju. Kami di provinsi juga sudah tuntas. Memang tersisa Kabupaten Mamasa saja yang posisinya saat ini masih di angka 40 Persen," ucap dia.

Said Usman Umar. (Foto/Manaf Harmay)

Jika kondisi penganggaran di KPU Mamasa stagnan di posisi itu, Said Usman mengaku pesimis pelaksanaan Pilkada serentak di bumi Kondosapata Waisapalelean itu bisa berjalan dengan lancar. Ia berharap, koordinasi dengan berbagai pihak dapat menghasilkan solusi kongkret atas kondisi tersebut.

"Kemungkinan terburuknya memang adalah tahapan itu harus dihentikan. Tapi, kita akan terus berupaya agar tidak sampai terjadi (penghentian tahapan). Koordinasi dengan Pemprov hingga ke Kemendagri dan KPU RI tetap akan jadi langkah yang akan kita ambil," begitu kata Said Usman Umar.

Pj Bupati Mamasa: Mohon Supportnya

Terpisah, Pj Bupati Mamasa, Muhammad Zaid masih dengan optimismenya, Pilkada serentak di Mamasa bakal berjalan aman, damai dan lancar. Tentang belum terpenuhinya anggaran sesuai instruksi Kemendagri, Muhammad Zaid mengaku pihaknya tetap memaksimalkan segala potensi keuangan di Kabupaten Mamasa.

"Intruksi Mendagri kita patuhi. Sambil berjalan, kita terus memberi atensi tinggi terhadap pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada," sebut Muhammad Zaid saat dihubungi via sambungan telepon.

Idealnya, masih kata Muhammad Zain, kewajiban 40 Persen dari nilai di NPHD itu sudah dibayarkan sejak tahun 2023, sehingga tahun 2024 tinggal menyelesaikan 60 Persen yang tersisa.

"Tapi itu sudah berlalu. Kewajiban sekarang harus ditunaikan. Mohon supportnya," sambungnya.

Muhammad Zain. (Foto/Manaf Harmay)

Ia mengaku sudah meminta Kaban Keuangan Setda Kabupaten Mamasa untuk maksimalkan potensi keuangan daerah untuk memenuhi 60 Persen sisa anggaran Pilkada untuk KPU itu. Muhammad Zain pun telah menghitung secara komprehensif kemampuan fiskal daerah untuk pemenuhan anggaran Pilkada.

"Saya pastikan ada penambahan dana Pilkada paling lambat besok (Jumat). Sebelumnya kami juga sudah menyampaikan kondisi ke Kemendagri. Jadi kondisi Mamasa sudah terkonfirmasi ke pusat. Pak Pj gubernur sudah memberi arahan yang jelas agar memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada Mamasa," tutup Muhammad Zain. (*/Naf)